Gubernur Mahyeldi Ingatkan OPD terkait Pentingnya Akurasi Data
Written by Harun AR on January 30, 2025
Padang SippSumbar.com– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar agar memastikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyampaian data. Menurut Gubernur, akurasi data sangat penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka sekaligus menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026, yang berlangsung di Ballroom Thamrin Nurdin, Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (30/1/2025).
“Kita tegaskan kepada OPD, agar memahami dan menindaklanjuti diskusi ini dengan memastikan penyiapan data yang lengkap, akurat, dan selalu diperbarui. Data yang akurat sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Gubernur juga mencontohkan, pertumbuhan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini berdampak langsung pada besaran anggaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Jika data yang digunakan tidak akurat, maka perencanaan pun bisa meleset,” tambahnya.
Ia juga mengungkap sistem perizinan yang berbasis data akurat, yang diterapkan di negara-negara maju.
“Di negara maju, sistem perizinan lebih tertib karena berbasis data yang akurat. Jika ada ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan, sanksi tegas diberlakukan. Ini bisa menjadi pelajaran bagi Sumbar agar lebih disiplin dalam pengelolaan data,” ungkap Gubernur.
Selain itu, Gubernur mengingatkan bahwa proses dan jadwal penyampaian data harus sesuai ketentuan.
“Misalnya, dalam penghitungan alokasi DBH PPh dan DBH PBB, data harus direkap oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir Agustus melalui konfirmasi dengan Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Mahyeldi.
Dalam sesi diskusi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, mengungkapkan bahwa belanja daerah yang tertuang dalam APBD berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga mengakui bahwa APBD Sumbar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2001-2024 serta target APBD 2025, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata porsi pendapatan transfer dari pusat mencapai 54,68%, sementara pendapatan asli daerah hanya sekitar 44,38%. Dengan kondisi ini, Pemprov Sumbar perlu memastikan bahwa besaran TKD yang diterima benar-benar optimal dengan memanfaatkan data yang valid dan akurat.
“Setiap komponen TKD memiliki formula perhitungan yang berbeda. Misalnya, DAU dihitung berdasarkan alokasi dasar serta selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Data yang digunakan untuk perhitungan ini bersumber dari berbagai instansi, termasuk BPS dan kementerian terkait,” jelas Rosail.
Turut hadir dalam FGD kali ini, Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumbar, Budi Lesmana; Ketua Tim Analisis yang mewakili Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Eri Mardison; serta Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Yazid Khair Harson, yang mewakili Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur. Turut hadir pula Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Sumbar dan Jambi, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sumbar. (adpsb)
