Vasko Tindak Tegas Pukat Harimau, Wako dan Ketua DPRD Sibolga Datang ke Sumbar Minta Maaf
Written by Harun AR on July 18, 2025
PADANG SippSumbar.com— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berikan tindakan tegas terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau. Hal ini menyusul tertangkapnya kapal nelayan asal Kota Sibolga di wilayah perairan Sumatera Barat menggunakan pukat harimau (trawl), dalam sebuah patroli laut gabungan yang dipimpin langsung oleh Wagub Vasko bersama Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta nelayan lokal di kawasan Air Bangis, Pasaman Barat. Salah satu kapal yang diamankan dalam operasi tersebut adalah KM Dirga.
Menanggapi kejadian ini, Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Ketua DPRD Kota Sibolga dan sejumlah pejabat daerah, datang langsung ke kediaman Wagub Sumbar pada Jumat (18/7/2025). Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan permintaan maaf secara resmi sekaligus menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Kunjungan ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar, khususnya nelayan Air Bangis, atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum nelayan kami. Kami juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Provinsi Sumbar,” ujar Wali Kota Syukri.
Rombongan dari Sibolga terdiri dari Sekda, Sekwan, Kadis Kesehatan, perwakilan Dinas Perikanan, Kabag Umum, Ketua HNSI Sibolga–Tapteng, serta sejumlah nelayan jaring salam.
Wagub Vasko menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi itikad baik dari Pemkot Sibolga. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap kapal pelanggar akan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Ini bukan semata soal wilayah, tapi soal keadilan bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sumbar akan selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujar Vasko.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga kedaulatan laut, melindungi ekosistem pesisir, dan memperjuangkan hak nelayan lokal dari praktik perikanan yang merusak dan tidak berkelanjutan. (*)
