Mahyeldi: Pembangunan Perumahan Bukan Sekadar Fisik, tapi Peningkatan Kualitas Hidup dan Martabat Rakyat
Written by Harun AR on September 25, 2025
PADANG SippSumbar.com- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat. Mahyeldi menyatakan bahwa pembangunan perumahan melampaui urusan penyediaan fisik semata, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Penegasan ini disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran pada Jumat (25/9/2025). Acara penting ini turut dihadiri oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran, serta para Bupati/Wali Kota se-Sumbar.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas inisiatif evaluasi ini. Ia menekankan, rumah merupakan kebutuhan dasar dan pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan.
“Oleh arena itulah, pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat,” tegasnya.
Mahyeldi tidak menampik tantangan besar di Sumbar, seperti backlog perumahan yang masih tinggi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), keterbatasan lahan di perkotaan yang menaikkan harga hunian, serta isu permukiman kumuh. Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong inovasi pembiayaan, keterlibatan sektor swasta, dan pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan, tahan bencana, serta berbasis kearifan lokal Minangkabau. Data tahun 2025 mencatat, Pemprov dan Pemkab/Pemkot telah merealisasikan 6.577 unit pembangunan/penyediaan rumah bagi MBR, baik melalui APBD, CSR, maupun rumah subsidi.
Di akhir acara, Gubernur Mahyeldi menerima penghargaan dari Dirjen Perumahan Pedesaan atas dukungan dan kontribusinya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, terutama dalam memfasilitasi perizinan dan percepatan proses melalui pembebasan retribusi BPHTB dan PBG bagi MBR.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Pedesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., menggarisbawahi urgensi program ini sebagai amanah konstitusi untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta Kepala Keluarga.
“Makanya wajar Bapak Presiden mengagaskan 3 juta rumah ini,” ujar Dirjen, sembari berharap sinergi pusat-daerah menjadi kunci utama keberhasilan Sumbar mewujudkan perumahan yang layak, sehat, dan berkelanjutan. (*)
