80 Tahun Sumbar: Bangkit Bersama Wujudkan IPM Tertinggi ke-6 Nasional

PADANG SippSumbar.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat (HUT) ke-80 tahun 2025 di Gedung DPRD Sumbar pada Rabu (1/10/2025). Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, MM, ini mengusung tema “Bersama Membangun Sumatera Barat Sejahtera dan Maju”.

Acara dihadiri oleh jajaran lengkap, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Forkopimda, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota se-Sumbar, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, dan perantau, menunjukkan komitmen bersama seluruh elemen dalam pembangunan daerah.

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Peningkatan IPM dan Kestabilan Ekonomi

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak bagi kemajuan Sumbar. Ia menegaskan bahwa momentum HUT ke-80 ini harus menjadi pengingat untuk terus bekerja keras mewujudkan Sumbar yang lebih maju, nyaman, dan sejahtera. Mahyeldi mengajak masyarakat Sumbar untuk senantiasa menjaga persatuan, memperkuat persaudaraan, dan mendorong semangat kebersamaan.

Gubernur Mahyeldi menyoroti keberhasilan signifikan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar. Ia melaporkan bahwa IPM yang pada awal Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tercatat sebesar 71,6, kini ditutup pada tahun 2024 dengan peningkatan menjadi 76,43. “Capaian ini jauh di atas rata-rata IPM nasional yang sebesar 75,02, dan mengantarkan Sumbar ke peringkat 6 se-Indonesia,” ungkap Mahyeldi.

Di sektor ekonomi, Gubernur juga melaporkan adanya perbaikan, ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari Rp241,89 triliun (2020) menjadi Rp332,94 triliun (2024). Sejalan dengan pertumbuhan ini, lapangan kerja terbuka, menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 6,88% (2020) menjadi 5,75% (2024).

“Dengan semakin bertambahnya penduduk bekerja, kemiskinan pun berkurang,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa jumlah penduduk miskin Sumbar menurun dari 5,92% (Maret 2024) menjadi 5,42% (September 2024). Gubernur juga mencatat laju pertumbuhan ekonomi 2024 di angka 4,36%, yang menunjukkan kestabilan, serta Rasio Gini sebesar 0,283, salah satu yang terendah di Indonesia.

Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Ia mengajak seluruh pihak untuk meneruskan pembangunan dan mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan, sejalan dengan delapan agenda utama yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, seperti menciptakan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, menjadikan Sumbar lumbung pangan nasional, serta meningkatkan daya saing pariwisata.

Ketua DPRD Soroti Tantangan dan Dukungan Program Nasional

Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, MM, dalam sambutannya mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-80 dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai refleksi dan evaluasi terhadap komitmen terhadap tanah kelahiran. Muhidi menyebut usia 80 tahun merupakan usia yang matang untuk dijadikan ajang refleksi capaian dan arah pembangunan.

Muhidi mengakui banyak capaian yang telah diraih, termasuk IPM yang mencapai 76,43 (Peringkat ke-6 Nasional), angka kemiskinan per Maret 2025 sebesar 5,35% (jauh di bawah rata-rata nasional), dan Gini Ratio 0,282 yang menunjukkan pemerataan pendapatan.

Namun, ia juga menyoroti adanya persoalan yang belum terselesaikan, seperti pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, yang sebagian besar bersumber dari keterbatasan fiskal daerah dan kondisi geografis. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.

Muhidi mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin berat, termasuk dampak dari konflik global dan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Sesuai dengan tema HUT, ia mengajak semua pihak untuk menumbuhkembangkan semangat kolektif dan memperkuat jati diri.

Ketua Dewan secara khusus mengajak pemerintah daerah untuk mendukung dan menyelaraskan diri dengan program-program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, transformasi pendidikan dan digitalisasi sekolah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Semangat berkolaborasi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus terus kita diperkuat,” tutup Muhidi. (Adv)