Pemprov Sumbar Gelar Pasar Murah
Written by Harun AR on December 2, 2025
PADANG SippSumbar.com– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) merespons cepat lonjakan harga dan masalah distribusi pangan pasca-bencana hidrometeorologi serta terputusnya akses vital Jalan Lembah Anai. Untuk melindungi daya beli masyarakat, Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali digelar selama dua hari penuh, Selasa hingga Rabu, 2–3 Desember 2025.
GPM ini akan berlangsung di halaman Kantor Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No.19, Kota Padang, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menekankan bahwa GPM kali ini memiliki urgensi yang sangat tinggi.
“Bencana hidrometeorologi serta putusnya Jalan Lembah Anai telah berdampak pada kelancaran distribusi pangan. Akibatnya, harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Gerakan Pangan Murah ini kita hadirkan sebagai langkah cepat pemerintah dalam melindungi masyarakat dari lonjakan harga,” ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Senin (1/12/2025).
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat menanggung beban ganda akibat bencana alam dan kenaikan harga kebutuhan pokok. GPM adalah bukti kehadiran negara dalam memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga.
Rincian Harga Jual di GPM (Lebih Murah dari Pasar)
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini, di mana mereka dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar.
Beberapa harga komoditas utama yang dijual dalam GPM, antara lain:
Cabe Merah: Rp58.000/kg
Bawang Merah: Rp35.000/kg
Minyak Goreng 2L: Rp34.000/pcs
Minyak Kita Premium 1L: Rp17.000/botol
Gula Pasir: Rp16.000/kg
Telur Ayam: Rp48.000/tray ons
Tersedia juga berbagai jenis beras dengan harga terjangkau:
Beras Kuruik Kusuik: Rp165.000/10kg
Beras IR42: Rp147.000/10kg
Beras SPHP: Rp56.500/5kg
Beras Kita Premium: Rp77.000/5kg
Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menjelaskan bahwa GPM adalah hasil kolaborasi kuat antara Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Bank Indonesia, Bulog, dan ID Food.
“Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN pangan sangat penting agar distribusi tetap terjaga dan masyarakat bisa mendapatkan harga yang wajar. Dengan langkah ini, diharapkan inflasi daerah tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tutup Iqbal. (Mc/Adv)
