Mendagri Tegaskan Akurasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumbar
Written by Harun AR on January 14, 2026
PADANG, SippSumbar.com– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa akurasi data merupakan fondasi vital dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera Barat. Dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Padang pada Selasa (13/1/2026), Mendagri menyatakan bahwa setiap kebijakan serta intervensi pemerintah wajib bersandar pada data yang cepat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan agar pemulihan berjalan efektif.
“Dalam penanganan kebencanaan, kuncinya adalah pendataan. Data harus cepat dan akurat, karena itulah yang menjadi dasar dalam menyusun setiap kebijakan. Itulah tujuan utama rakor ini,” ujar Tito Karnavian yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Dalam arahannya, Mendagri memaparkan adanya enam indikator utama untuk mengukur progres pemulihan, yakni berjalannya fungsi pemerintahan, layanan publik, aksesibilitas jalan, aktivitas ekonomi, dinamika sosial masyarakat, hingga ketersediaan layanan dasar. Ia memberikan apresiasi terhadap laju pemulihan di Sumatera Barat yang dinilai relatif cepat, di mana 12 dari 16 kabupaten/kota terdampak sudah mulai bangkit, meski empat daerah seperti Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan masih memerlukan perhatian khusus.
“Pemulihan di Sumbar tergolong cepat. Dari 16 daerah terdampak, 12 daerah sudah berangsur pulih, tinggal empat daerah yang perlu penanganan serius. Namun, bukan berarti daerah yang mulai pulih tidak lagi dibantu. Dukungan tetap diberikan, hanya bentuk intervensinya yang berbeda,” tambah Tito.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan dampak masif bencana yang mencakup 307.936 jiwa terdampak, dengan rincian 264 korban meninggal dunia, 72 jiwa hilang, serta ribuan lainnya mengalami luka-lukas dan harus mengungsi. Dari sisi finansial, total nilai kerusakan dan kerugian yang melanda wilayah ini diestimasi mencapai angka Rp33,55 triliun.
Mahyeldi menjelaskan bahwa seluruh data tersebut telah dihimpun ke dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diserahkan kepada BNPB. Dokumen ini menjadi rujukan faktual bagi pemerintah pusat untuk memahami peta kebutuhan dan pembagian kewenangan di sektor-sektor yang terdampak.
“Seluruh data tersebut telah dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelas Gubernur Mahyeldi.
Kecepatan penyusunan dokumen ini juga menjadi sorotan, di mana Sumatera Barat mampu menyelesaikan R3P hanya dalam waktu 18 hari dari batas waktu 90 hari yang diberikan pusat.
“Ini menjadi bukti keseriusan kami dalam mengupayakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat,” tegas Mahyeldi menutup laporannya.
Agenda koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat untuk menyinkronkan langkah pemulihan di lapangan. (*)
