Mahyeldi: Wali Nagari dan Kepala Desa Adalah Ujung Tombak Pembangunan Sumbar
Written by Harun AR on September 30, 2025
PADANG SippSumbar.com— Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi membuka Rapat Kerja (Raker) Forum Wali Nagari dan Kepala Desa (FORWANA) se-Sumatera Barat Tahun 2025 di Hotel Axana, Kota Padang, pada Senin (29/9/2025). Mengusung tema “SUMATERA BARAT MAJU BERBASIS NAGARI DAN DESA”, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas terkait, Direktur Bank Nagari, Ketua FORWANA Provinsi (Dr. C. Zul Arifin), serta para Ketua FORWANA Kabupaten/Kota dan seluruh Wali Nagari se-Sumatera Barat.
Nagari sebagai Ujung Tombak Pembangunan
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi memberikan apresiasi tinggi atas Raker FORWANA, yang dianggapnya sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari/Desa menuju Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan.
Mahyeldi menegaskan bahwa pemimpin di desa/nagari adalah ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu: “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.”
Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024), Wali Nagari/Kepala Desa memiliki peran sentral dalam empat bidang: Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pengembangan keterampilan, perubahan perilaku, serta akses pada sumber daya ekonomi.
Harapan Gubernur untuk Penguatan FORWANA
Mahyeldi berharap Raker FORWANA ini dapat merumuskan arah kebijakan strategis sekaligus memperkuat forum tersebut. Secara internal, FORWANA diharapkan memperkuat solidaritas, meningkatkan kinerja, membahas isu strategis, dan menciptakan sinergi antar nagari/desa. Secara eksternal, FORWANA didorong untuk menjalin hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, ormas, dan organisasi lain, termasuk PABPDSI.
”Besar harapan saya, organisasi-organisasi yang luar biasa ini dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk membawa perubahan positif terhadap wajah nagari/desa,” ungkap Mahyeldi, yang berharap dunia luar melihat nagari di Sumatera Barat benar-benar menjadi pemerintahan terdepan.
Beberapa isu yang diharapkan dirumuskan dalam Raker ini antara lain:
- Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
- Program Ketahanan Pangan di Nagari/Desa.
- Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Persiapan Musyawarah Besar (MUBES) FORWANA yang dijadwalkan pada Desember 2025, seiring berakhirnya masa kepengurusan 2022–2025.
Raker Pra-Mubes FORWANA
Sementara itu, Ketua FORWANA Provinsi Sumatera Barat, Dr. C. Zul Arifin, menyampaikan bahwa Raker ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja awal yang telah dilaksanakan pada Juni 2025 di Hotel UNP Padang, sekaligus menjadi agenda pra-Mubes FORWANA.
Menurut Zul Arifin, substansi utama pra-Mubes ini adalah menyamakan persepsi di Sumatera Barat terkait regulasi kebijakan nasional tentang desa. Pembahasan mencakup pembiayaan komdes, program pangan, pos bantuan hukum, serta perlindungan dan advokasi terhadap wali nagari, kepala desa, dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka. Musyawarah Besar (MUBES) FORWANA sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada Desember 2025. (adpsb)
