Mulyadi Muslim: Angka Perceraian ASN Kota Padang Tinggi, Tepuk Sakinah Bukan Solusi
Written by Harun AR on October 30, 2025
PADANG SippSumbar.com– Anggota DPRD Kota Padang Fraksi PKS, H. Mulyadi Muslim, Lc., M.A., menyoroti tingginya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padang, yang tercatat mencapai 15 kasus hingga Oktober 2025, meningkat dari 11 kasus pada tahun sebelumnya. Mulyadi Muslim menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan perlunya intervensi serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang, sebab kegiatan seremonial seperti “Tepuk Sakinah” dinilai bukan solusi mendasar untuk membangun ketahanan keluarga ASN.
Mulyadi Muslim, yang juga Ketua DPD PKS Kota Padang, menekankan bahwa persoalan rumah tangga yang berdampak pada profesionalisme dan citra publik ini membutuhkan pembinaan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ia menilai minimnya pengetahuan ASN dalam membangun rumah tangga harmonis, ketidaksiapan ekonomi, dan gaya hidup hedonis yang dipicu oleh media sosial menjadi pemicu utama.
Solusi Komprehensif Mulyadi Muslim: Fokus pada Pembinaan Terstruktur
Untuk menekan angka perceraian, Mulyadi Muslim mendesak Pemko Padang untuk segera mengambil langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang berfokus pada penguatan nilai keluarga ASN, terutama bagi pasangan muda.
Mulyadi mendorong Pemko agar tidak lagi mengandalkan kegiatan simbolik. Pembinaan harus dilakukan secara terstruktur melalui pendidikan keluarga dan pelatihan yang secara spesifik berorientasi pada penguatan nilai spiritual, keterampilan komunikasi suami-istri, dan manajemen keuangan rumah tangga. Pelatihan ini dinilai penting karena pembekalan calon pengantin selama ini dianggap masih sangat terbatas.
Kegiatan pengajian rutin yang ada saat ini dianggap belum memadai. Mulyadi mendesak adanya pelatihan khusus tentang nilai-nilai spiritual dan komunikasi keluarga untuk memperkuat pondasi rumah tangga ASN muda.
Selain pembinaan, ia juga menilai Pemko untuk menerapkan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk mereka yang terlibat dalam gaya hidup konsumtif, pinjaman online, atau judi daring.
“Pemko juga perlu melakukan pengawasan dan pembinaan berjenjang lebih dini bagi ASN yang terindikasi memiliki masalah rumah tangga, untuk mencegah dampak buruk pada kinerja dan pelayanan publik,” terang Mulyadi Muslim.
“Pemko harus turun tangan lebih dini untuk memastikan ketahanan keluarga ASN tetap terjaga. ASN yang rumah tangganya tenang akan bekerja dengan lebih profesional dan berintegritas,” pungkasnya. (*)
