Gercep Penanganan Bencana di Sumbar Dapat Apresiasi Mendagri
Written by Harun AR on January 7, 2026
PADANG, SippSumbar.com- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara khusus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas respons cepat dan langkah taktis dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi. Dalam arahannya, Mendagri memuji soliditas koordinasi yang dibangun oleh Pemprov Sumbar bersama Forkopimda serta pemerintah kabupaten dan kota, yang dinilai sebagai kunci utama dalam meminimalkan dampak buruk bagi masyarakat di lapangan.
“Koordinasi yang solid dan gerak cepat antara pemerintah daerah dengan TNI, Polri, serta unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi secara daring dari Jakarta pada Selasa (6/1/2026).
Tito juga menekankan bahwa kecepatan dan validitas data merupakan fondasi penting agar penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi korban bencana tidak terhambat. Ia meminta agar proses pendataan dilakukan secara mendetail, mencakup identitas pemilik hingga kategori kerusakan rumah secara spesifik.
“Pendataan harus dilakukan secara rinci, by name by address, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut,” tegas Mendagri.
Merespons arahan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memastikan bahwa pihaknya terus memperbarui data melalui koordinasi intensif dengan bupati dan wali kota. Mahyeldi juga menjamin transparansi informasi dengan menyediakan platform digital agar publik dapat memantau perkembangan situasi secara langsung.
“Kami telah memfinalisasi data bersama bupati dan wali kota serta Forkopimda. Seluruh perkembangan data juga dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi,” jelas Mahyeldi.
Berdasarkan laporan Pemprov Sumbar, tercatat ribuan unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian 4.286 unit rusak berat, 2.954 unit rusak sedang, 6.725 unit rusak ringan, serta 750 unit rumah hanyut. Mengenai rencana relokasi, Gubernur menegaskan bahwa pemilihan lahan harus dilakukan secara selektif dan memenuhi standar teknis maupun hukum.
Mahyeldi menekankan bahwa lokasi relokasi wajib memiliki status lahan yang jelas, sesuai dengan tata ruang, dan mendapatkan lampu hijau dari otoritas geologi.
“Yang terpenting, lokasi relokasi tidak jauh dari permukiman masyarakat terdampak dengan luas lahan minimal satu hektare,” tambahnya.
Saat ini, proses verifikasi akhir masih terus berjalan dengan melibatkan tim ahli dari BNPB dan Universitas Andalas guna memastikan bantuan tepat sasaran. (MC)
