Transformasi Ekonomi dan Kesiapan Masyarakat: Kunci Percepatan Pembangunan Mentawai
Written by Harun AR on April 1, 2026
PADANG SippSumbar.com– Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ary Yuswandi hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 sebagai keynote speaker, mewakili Gubernur Sumatera Barat, di Padang, Selasa (31/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ary menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat serta transformasi ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dari luar, tetapi harus didukung kesiapan dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, pertanian, hingga energi terbarukan.
Menurutnya, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu ada perubahan dari sekadar produksi bahan mentah menuju pengolahan yang memberikan nilai tambah,” jelasnya.
Ary juga menyoroti adanya paradoks pembangunan di Mentawai, di mana indikator sosial menunjukkan perbaikan, namun pertumbuhan ekonomi relatif masih rendah.
Selain itu, sejumlah tantangan utama masih dihadapi daerah, di antaranya keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, risiko bencana, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 yang difokuskan pada transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan peningkatan ketahanan daerah.
Strategi yang ditempuh meliputi penguatan UMKM, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur guna membuka keterisolasian wilayah.
Ary juga menekankan pentingnya investasi yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ia mendorong adanya pergeseran pola investasi dari padat modal ke padat karya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan bahwa daerahnya menghadapi tantangan fiskal seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur batas belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen.
“Kondisi ini menjadi tantangan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi menjadi langkah strategis,” ungkapnya. (mc)
