Hadapi Perkiraan 25 Ribu Kasus TBC, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Sumbar

Padang, SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk bergerak bersama pemerintah pusat dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui penguatan kolaborasi hingga tingkat nagari dan desa.

“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” kata Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus.

Mahyeldi menilai percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, mulai dari camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga kader kesehatan. Menurut dia, edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini perlu terus diperkuat.

“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” ujarnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat deteksi dini masalah kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Benjamin mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap upaya pemberantasan TBC di Indonesia.

“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian. Presiden minta ini ke depan bisa kita tekan,” kata Benjamin.

Menurut dia, percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Karena itu, Kementerian Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.

“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi. Kami ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.

Benjamin menegaskan penanganan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Pemerintah pusat, kata dia, juga tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan gizi selama masa pengobatan.

Dalam paparannya, Benjamin menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.

“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif. Inilah tantangan kita ke depan,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr. Aklima, menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Namun, baru sekitar 62 persen kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.

Menurut Aklima, optimalisasi pelaksanaan CKG diyakini dapat membantu percepatan penanganan karena mampu mendeteksi masalah kesehatan masyarakat sejak dini, termasuk bagi penderita yang belum menyadari kondisi kesehatannya.

“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis, kami yakini bisa menjadi solusi,” ujarnya.

Baca Juga: Sekdaprov Sumbar: Sumpah PNS adalah Komitmen Moral dan Spiritual, Bukan Sekadar Formalitas

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam, Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, kepala daerah, direktur rumah sakit, organisasi profesi, dan mitra program kesehatan se-Sumbar. (fru)