Gubernur Mahyeldi: Sumbar Perlu Terobosan Pembiayaan dan Optimalisasi Aset untuk Percepat Pembangunan

SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan pemerintah daerah perlu menghadirkan terobosan pembiayaan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

Menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.

“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” kata Mahyeldi saat menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna di Padang, Senin (22/6/2026).

Mahyeldi mengatakan Sumbar menjadi salah satu daerah yang paling siap mengembangkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Kesiapan tersebut, menurut dia, bahkan mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB), yang mengundang Pemprov Sumbar untuk mempelajari praktik pembiayaan kreatif di Jepang.

Selain pembiayaan alternatif, Mahyeldi menilai pengelolaan aset daerah juga perlu diperkuat karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dimanfaatkan secara lebih produktif.

Ia mengakui pengelolaan aset selama ini belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan DPRD mengenai pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.

Mahyeldi juga menyoroti potensi remitansi masyarakat perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Menurut dia, dana tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah apabila mampu diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta nagari.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Dua Pelajar Sumbar Lolos Seleksi Paskibraka Nasional, Bertugas di Istana pada HUT RI 2026

Dalam rapat tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus atas dukungan terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. (fru)