Current track

Title

Artist

Background

Gubernur Mahyeldi Dukung Pembentukan Regulasi Obligasi Daerah untuk Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Written by on November 19, 2026

SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mendukung rencana pembentukan regulasi tentang obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Instrumen tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendanaan baru melalui investasi publik.

Dukungan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah yang digelar Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” tersebut juga diisi dengan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI.

Mahyeldi mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujar Mahyeldi.

Menurut dia, obligasi daerah berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program prioritas daerah.

Namun, pemanfaatannya harus didukung perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Mahyeldi berharap, sarasehan nasional tersebut dapat memberikan wawasan dan perspektif baru bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai peluang, mekanisme, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan dalam pemanfaatan obligasi daerah.

Ia menegaskan, inovasi pembiayaan daerah perlu terus dikembangkan. Meski demikian, setiap kebijakan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.

“Kita perlu terus membuka diri terhadap berbagai inovasi pembiayaan daerah. Namun, setiap alternatif yang dikembangkan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Mahyeldi juga berharap pembahasan RUU Obligasi Daerah dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber pembiayaan pembangunan secara inovatif dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Usulkan Museum Bela Negara Koto Tinggi Jadi Kawasan Pendidikan

Dalam kegiatan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar Fauzan Zainon. (fru) 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Current track

Title

Artist

Background