Bukan Sekadar Angka: Gubernur Mahyeldi Tegaskan SPM Harus Hadir Nyata untuk Masyarakat Sumatera Barat
Written by Harun AR on July 12, 2025
PADANG, SippSumbar.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kembali menegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
Penegasan ini disampaikan Mahyeldi pada Jumat (11/7/2025) di Istana Gubernur, dalam acara pemberian penghargaan kepada 14 OPD yang dinilai berhasil menerapkan SPM dengan baik.
“Pelayanan publik bukan sekadar angka di laporan, tapi tentang bagaimana kehadiran Pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Penghargaan ini, menurut Gubernur, bukanlah sekadar seremoni, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sumbar. Ia menekankan bahwa keberhasilan Pemprov Sumbar mencapai 99% indikator SPM sepanjang 2022-2024, serta berbagai penghargaan nasional seperti Peringkat III Nasional SPM Award 2023 dan Kinerja Terbaik Regional Sumatera pada SPM Award 2025, tidak boleh membuat birokrasi berpuas diri.
“SPM yang tinggi bukan sekadar prestasi, tapi harus menjadi jalan untuk memastikan masyarakat betul-betul merasakan layanan yang adil, merata, dan bermutu. Khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan,” tegas Mahyeldi.
Empat belas OPD yang menerima penghargaan tersebut antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP, Dinas Kominfotik, Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Dukcapil, serta Biro Pemerintahan dan Otda. Setiap OPD turut memaparkan capaian SPM terbaru dan tantangan yang mereka hadapi hingga pertengahan 2025.
Untuk memastikan keberlanjutan penerapan SPM yang berdampak, Gubernur Mahyeldi juga menggarisbawahi sejumlah langkah strategis. Ini termasuk kewajiban OPD untuk mengintegrasikan target SPM secara eksplisit dalam dokumen perencanaan, penetapan target layanan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat (bukan hanya ketersediaan anggaran), serta mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif seperti CSR dan kemitraan swasta. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah juga menjadi perhatian utama untuk mengatasi kendala data, lahan, infrastruktur, dan sinkronisasi kebijakan antarwilayah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri, menambahkan bahwa acara ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, melainkan juga momentum penting untuk refleksi dan konsolidasi lintas-OPD.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh OPD memandang SPM bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai alat perubahan. Tantangan anggaran atau teknis harus dijawab dengan kreativitas dan semangat kolaborasi,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Sumbar akan memperkuat sistem monitoring dan pelaporan berbasis data untuk mengukur progres SPM secara objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa penerapan SPM adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulatif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” pungkas Mahyeldi. (*)
