Dengarkan Keluh Kesah Nelayan ATB, Rahmat Saleh Janji Perjuangkan di DPR dan BWS
Written by Harun AR on May 2, 2026
PADANG SippSumbar.com– Puluhan nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang menyampaikan keluh kesah kepada Anggota DPR RI Komisi IV, H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP saat kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang.
Nelayan mengaku semakin terjepit akibat muara sungai yang kian dangkal setelah banjir bandang pada 27 September 2025. Kondisi itu membuat perahu sulit keluar-masuk muara, sementara akses terhadap bahan bakar minyak [BBM] juga ikut tersendat.
Dalam dialog itu, perwakilan nelayan Didit menjelaskan bahwa muara kini dipenuhi lumpur dan kayu yang terbawa arus banjir, pasca banjir bandang 27 September 2025 lalu, sehingga mereka hanya bisa melaut ketika air pasang.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar Didit.
Akibatnya, waktu melaut menjadi jauh lebih sempit dan pendapatan nelayan ikut anjlok. Persoalan makin berat karena BBM untuk kapal juga sulit didapat.
“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” tambah Didit.
Hasil pengecekan lapangan menunjukkan adanya sedimentasi tebal di dasar muara. Tumpukan material kayu juga memperburuk aliran sungai dan mempersempit jalur perahu nelayan.
Menjawab keluhan itu, Rahmat Saleh menyebut substansi persoalan sudah jelas: pendangkalan muara akibat material banjir membuat ±50 kapal dari 25-30 nelayan di Air Tawar Barat tidak bisa melaut.
“Ini harus ada solusinya. InsyaAllah akan kita sampaikan sama-sama dan hasil kunjungan ini akan saya sampaikan ke BNPB,” kata Rahmat.
Ia menjelaskan, kewenangan normalisasi sungai ada di Balai Wilayah Sungai [BWS] yang merupakan mitra Komisi V. Namun karena dampaknya langsung ke nelayan, Rahmat akan mendorong agar bisa dikaitkan dengan Komisi IV.
“Kita akan suarakan bahwa ini dampak ke nelayan. Nanti kita coba ‘teriak-teriak’, siapa tahu Menteri Kelautan bisa langsung koordinasi dengan Menteri PUPR di Komisi V,” tegasnya.
Menurut perhitungan awal, pengerukan sedimen untuk membuka kembali alur muara membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar.
“Dengan Rp10 miliar kita bisa selamatkan 50 kapal dan sekian keluarga nelayan. Efeknya besar, tapi anggarannya tidak terlalu besar,” ujar Rahmat.
Meski demikian, ia mengakui pencairan dana bencana terkendala kondisi keuangan negara. Dari alokasi Rp18 triliun untuk penanganan bencana Sumbar, realisasi terhambat dampak perang Amerika-Israel-Iran yang membuat harga minyak naik ke $112/barel dan beban subsidi BBM melonjak Rp420 miliar per kenaikan $1.
Karena itu, Rahmat meminta data dan dokumentasi lapangan diperkuat.
“Kalau ada data dan rekaman, ini jadi bahan untuk meyakinkan. InsyaAllah ini akan kita kawal sampai ada solusi konkret berupa alat berat turun untuk normalisasi muara,” tutupnya.
Selain pengerukan muara, nelayan juga berharap ada jaminan ketersediaan BBM agar bisa kembali melaut tanpa hambatan. (mc)
