Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Berikan Data Akurat pada Sensus Ekonomi 2026

SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar dan lengkap dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Menurut dia, data yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (28/6/2026).

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan perkembangan usaha di Provinsi Sumatera Barat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan data yang valid dibutuhkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Menurut dia, hasil sensus juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga peningkatan daya saing pelaku usaha.

Ia mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang menerjunkan 5.480 petugas sensus untuk melakukan pendataan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Mahyeldi juga meminta perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mendukung pelaksanaan sensus. Ia menegaskan data yang diberikan kepada petugas dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk mendukung pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian nasional dan daerah.

Menurut Sonny, Sumatera Barat memiliki lebih dari 715.000 unit usaha yang didominasi usaha mikro dan kecil. Karena itu, data hasil sensus diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Sonny juga menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Baca Juga: PKS Sumbar Gelar Pawai & Tabligh Akbar di Solok, Ribuan Warga Khusyuk Dengar Ustaz Asyam Hafiz

“Kami mengajak seluruh masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya. (fru)