Gubernur Mahyeldi Ajak Kepala Daerah Percepat Sertifikasi Halal, Targetkan Sumbar Jadi Pusat Ekosistem Halal Nasional

SippSumbar.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumbar mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat UMKM, dan memperluas akses pasar nasional maupun internasional.

Ajakan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema *Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat* di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Rakor menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan sebagai keynote speaker.

Mahyeldi mengatakan, sertifikasi halal kini tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen, serta memperluas pasar bagi produk lokal.

Halal bukan lagi sekadar kewajiban menjalankan syariat Islam. Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai, kata Mahyeldi.

Menurut dia, Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat karena nilai halal telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Ketika kita berbicara mengenai sertifikasi halal, sesungguhnya kita sedang memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumatera Barat,” ujarnya.

Mahyeldi menyebut komitmen pengembangan industri halal telah dimasukkan ke dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov Sumbar juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagai dasar pengembangan sektor tersebut.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 72.385 pelaku usaha di Sumbar telah mengikuti program sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan 110.114 sertifikat halal yang mencakup 246.332 produk.

Capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan para pelaku usaha. Namun pekerjaan kita belum selesai, katanya.

Menurut Mahyeldi, target selanjutnya bukan hanya meningkatkan jumlah sertifikat halal, tetapi juga membangun ekosistem halal yang mencakup industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok halal berbasis UMKM.

“Yang harus kita bangun adalah ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan ekosistem yang kuat, Sumatera Barat akan semakin siap menjadi pusat industri dan wisata halal di Indonesia,” ujarnya.

Mahyeldi juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Ia juga mengajak BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi memperkuat pembiayaan, pendampingan, serta pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengatakan industri halal telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar masih berada di peringkat kedelapan industri halal global.

“Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?” kata Haikal.

Menurut Haikal, penerapan kebijakan wajib halal telah mendorong peningkatan penerbitan sertifikat secara signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 ribu sertifikat per tahun, kini jumlahnya telah melampaui 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada tahun 2026.

Ia optimistis percepatan sertifikasi halal akan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi halal nasional.

Baca Juga:  Tinjau Lokasi Terdampak Banjir di Padang, Gubernur Mahyeldi Instruksikan Pengerahan Alat Berat

Menutup rakor, Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM terus diperkuat agar Sumatera Barat dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan ekosistem halal nasional. (buah)