Kerugian Bencana Capai Rp33,3 Triliun, Mahyeldi Dorong Pembangunan Berbasis Daya Dukung Lingkungan

SippSumbar.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan tata lingkungan di Sumbar harus berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama setelah berbagai bencana hidrometeorologis.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Tata Lingkungan Tahun 2026 di Universitas Andalas, Padang, Kamis (20/8/2026).

Mahyeldi mengatakan bencana yang terjadi harus menjadi evaluasi untuk menentukan arah pembangunan Sumbar agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.

“Bencana telah memberikan pelajaran yang sangat mahal kepada kita. Karena itu, kita tidak boleh hanya bertanya berapa besar kerusakan akibat bencana, tetapi juga harus bertanya apa yang harus kita pelajari dari bencana tersebut,” ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data yang disampaikan, bencana hidrometeorologis berdampak terhadap lebih dari 296 ribu jiwa. Sebanyak 264 orang meninggal dunia dan lebih dari 10 ribu orang mengungsi. Kerugian dan kerusakan ditaksir mencapai Rp33,3 triliun.

Menurut Mahyeldi, risiko bencana dapat dikurangi melalui penataan ruang, perlindungan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pembangunan yang memperhitungkan kemampuan lingkungan.

Karena itu, pemulihan pascabencana harus menerapkan prinsip Build Back Better, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.

Mahyeldi menegaskan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Kebijakan tersebut harus menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang hingga pengambilan keputusan pembangunan.

“Alurnya harus jelas. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, hingga keputusan pembangunan. Inilah yang kami maksud dengan membangun dalam batas ekologis,” tegasnya.

Mahyeldi juga menyoroti persoalan persampahan. Pemprov Sumbar mendorong seluruh OPD provinsi dan sekolah di bawah kewenangan provinsi untuk mengelola sampah dari sumbernya dan tidak lagi membuang sampah ke luar lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, mengatakan pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan dari hulu hingga hilir.

Pemerintah mendorong sejumlah solusi, termasuk waste-to-energy (WTE) dan Refuse Derived Fuel (RDF). Diaz juga menekankan pentingnya pemilahan sampah dari sumber agar teknologi pengolahan di hilir dapat berjalan optimal.

Mahyeldi menambahkan, Sumbar harus dipandang sebagai satu kesatuan ekologis. Pengelolaan kawasan hulu, tengah, dan hilir harus dilakukan secara terpadu karena lingkungan tidak mengenal batas administrasi.

Baca Juga: Gubernur Mahyeldi: Tak Boleh Ada Lagi Pasien Terlantar di Sumbar

“Kita tidak ingin memilih antara pembangunan dan lingkungan. Kita ingin pembangunan yang tumbuh karena lingkungan dijaga, dan lingkungan yang terjaga karena pembangunan dilakukan dengan benar,” pungkas Mahyeldi. (fru)