Akses Informasi Pembangunan Lebih Cepat, Pemprov Sumbar Kembangkan Chatbot SIMBANGDA

SippSumbar.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memanfaatkan teknologi untuk mempercepat akses informasi pembangunan melalui integrasi Chatbot Rule-Based dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) Berbasis Evidence (SBE).

Inovasi tersebut digagas Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumbar, Dr. Egy Juniardi, S.IP., M.Si. Chatbot dirancang untuk memudahkan pimpinan dan perangkat daerah yang memiliki hak akses dalam memperoleh informasi pembangunan secara lebih cepat dan mandiri.

Dengan menggunakan telepon genggam melalui kanal layanan yang disediakan, pengguna dapat memperoleh informasi sesuai kebutuhan dan kewenangannya tanpa harus selalu menunggu bantuan administrator SIMBANGDA.

“Yang kita bangun bukan sekadar chatbot. Kita ingin data pembangunan yang sudah tersedia dalam SIMBANGDA Berbasis Evidence dapat dimanfaatkan menjadi informasi yang lebih cepat dan mudah diperoleh oleh pihak yang berwenang,” jelas Dr. Egy Juniardi di Padang, Senin (14/9/2026).

Menurut Egy, selama ini sebagian kebutuhan informasi pembangunan masih bergantung pada administrator SIMBANGDA. Dalam kondisi tertentu, proses penyediaan informasi dapat membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit.

Padahal, kebutuhan informasi pembangunan bersifat dinamis, terutama bagi pimpinan ketika melakukan monitoring progres kegiatan dan mengambil keputusan.

Melalui inovasi tersebut, pengguna yang telah terdaftar dan memperoleh hak akses dapat mengakses informasi secara mandiri sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

“Prinsipnya adalah mudah bagi yang berwenang, tetapi tetap terkendali. Kecepatan pelayanan harus berjalan bersama dengan tata kelola dan akuntabilitas informasi,” jelasnya.

Egy menegaskan, SIMBANGDA Berbasis Evidence tetap menjadi sumber utama informasi. Sementara itu, Chatbot Rule-Based berfungsi sebagai media layanan yang memudahkan pengguna memperoleh informasi dari sumber data tersebut.

Karena itu, keberadaan chatbot tidak menghilangkan peran administrator dan operator. Mereka tetap memiliki fungsi penting dalam pengelolaan data, validasi evidence, pengaturan hak akses, serta pemantauan layanan informasi.

Menurut Egy, inovasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga mendorong perubahan pola pelayanan informasi pembangunan di lingkungan Pemprov Sumbar.

Data yang sebelumnya tersimpan dalam sistem dapat dimanfaatkan secara lebih praktis dan responsif oleh pengguna yang berwenang.

“Inovasi ini kita harapkan dapat mendekatkan informasi pembangunan kepada pengguna. Ketika informasi bisa diperoleh dengan lebih cepat, maka proses monitoring, pengendalian dan evaluasi juga dapat dilakukan lebih responsif,” katanya.

Melalui integrasi tersebut, Pemprov Sumbar diharapkan semakin mampu membangun pengelolaan informasi pembangunan yang cepat, berbasis evidence, terkendali, dan akuntabel.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Perkuat Perlindungan Anak melalui Mekanisme Rujukan Terpadu

Inovasi ini juga diharapkan mendukung proses monitoring, pengendalian, evaluasi, serta pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. (fru)