Menko PMK Tinjau Galodo Solok, Dorong Percepatan Penanganan dan Pemulihan

SippSumbar.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau lokasi terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026).

Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan cepat, mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar hingga persiapan pemulihan.

Pratikno bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Solok Jon Firman Pandu dan pihak terkait menggelar rapat koordinasi di Posko Utama.

Pratikno menekankan penanganan masyarakat terdampak harus berjalan bersamaan dengan mitigasi untuk mengantisipasi bencana susulan.

“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.

Menurut dia, pembersihan dan penyusuran sungai perlu dilakukan untuk mengurangi risiko jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

Penanganan juga tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah perlu menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian menyeluruh agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di Kabupaten Solok. Langkah tersebut dinilai penting karena curah hujan masih berpotensi tinggi.

“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan susur sungai secara berkala. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada pohon tumbang, material longsoran atau hambatan lain yang dapat mengubah arah aliran air.

“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Pemprov Sumbar mendorong kajian kebencanaan menyeluruh untuk memetakan risiko bencana. Kajian tersebut dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.

Kepala BNPB Suharyanto menegaskan penanganan korban, masyarakat terdampak dan kebutuhan dasar harus dilakukan secara bersamaan. Pencarian korban yang masih hilang juga diminta terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Suharyanto meminta warga yang masih berada di pengungsian tidak terlalu lama tinggal di tenda. Pemerintah daerah diminta segera mendata kondisi setiap keluarga untuk menentukan bentuk bantuan, termasuk kebutuhan tempat tinggal sementara.

Untuk tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut menjadi dasar penentuan kebutuhan perbaikan rumah, fasilitas umum dan infrastruktur, termasuk kemungkinan pembangunan pengendali bencana maupun relokasi.

Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, dari dua warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban lainnya masih dalam pencarian.

Tim gabungan terus melakukan penyisiran di kawasan bantaran sungai yang terdampak galodo.

Sebanyak 44 rumah warga terdampak, terdiri dari 11 unit rusak berat dan 32 unit rusak ringan. Bencana juga berdampak pada lahan pertanian, infrastruktur dan sejumlah gedung perkantoran sehingga pelayanan publik Pemkab Solok ikut terganggu.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp819 miliar. Rinciannya antara lain Rp250 miliar untuk pembangunan sabo dam, Rp300 miliar untuk normalisasi sungai, serta anggaran perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran dan sarana prasarana umum.

Selama masa tanggap darurat, Pemkab Solok juga membutuhkan sejumlah peralatan, antara lain mini ekskavator untuk menjangkau lokasi yang sulit dimasuki alat berat, breaker untuk memecah batu berukuran besar, serta sekitar 10 tenda berukuran besar untuk pelayanan sementara.

Jon mengatakan Pemkab Solok terus memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi, termasuk selimut, matras, obat-obatan dan kebutuhan kelompok rentan, anak-anak, bayi serta balita.

Baca Juga: Wapres Gibran Didampingi Gubernur dan Wagub Sumbar Jenguk Korban Banjir Bandang di Arosuka

Sebagian warga terdampak juga sementara ditampung di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan kebutuhan dasar dan kesehatan mereka tetap terpenuhi. (fru)