Ketika Warga Mencari Banjir di TikTok
Written by Admin SIPP on November 19, 2026
Oleh: Neneng Isnaniah (Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unand)
Ada pemandangan menarik sekaligus menggelisahkan ketika hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Sebagian masyarakat mulai membuka telepon genggam, bukan sekadar untuk memeriksa prakiraan cuaca, melainkan mencari siaran langsung di TikTok. Mereka ingin melihat kondisi sungai, jalan, jembatan, kawasan hulu, hingga perkembangan air di daerah yang dianggap berisiko.
Ada yang menonton warga menyiarkan kondisi sungai dari dekat, ada yang mengikuti percakapan dalam kolom komentar, bahkan ada yang bertanya langsung kepada orang yang sedang melakukan siaran langsung: bagaimana kondisi di sana, apakah air mulai naik, apakah jalan masih bisa dilewati?
Fenomena ini menghadirkan pertanyaan yang menarik untuk dibaca melalui perspektif ilmu komunikasi: mengapa dalam situasi yang membutuhkan informasi akurat dan cepat, masyarakat justru mencari kepastian melalui siaran langsung warga, sementara pemerintah memiliki lembaga, perangkat teknologi, serta kanal komunikasi resmi untuk menyampaikan informasi kebencanaan?
Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan TikTok dengan pemerintah, apalagi menyimpulkan bahwa informasi warga selalu lebih benar daripada informasi resmi. Namun, ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu kesenjangan antara informasi yang diproduksi pemerintah dengan informasi yang benar-benar dibutuhkan, diterima, dipahami, dipercaya, dan ditindaklanjuti masyarakat.
Sebab, dalam situasi bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa hujan sedang turun atau status suatu wilayah sedang meningkat. Mereka ingin mengetahui sesuatu yang lebih dekat dengan keselamatan hidupnya: apakah sungai di belakang rumah mulai meluap, apakah jalan menuju tempat tinggalnya masih aman, apakah keluarganya perlu mengungsi, dan ke mana mereka harus pergi jika keadaan memburuk.
Di titik inilah komunikasi bencana seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang dipublikasikan pemerintah, tetapi juga dari seberapa jauh informasi tersebut mampu menjangkau kehidupan masyarakat.
Ketika kecepatan informasi bertemu dengan kepercayaan publik
Sumatera Barat memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana. Peristiwa galodo atau banjir lahar dingin Gunung Marapi pada Mei 2024 yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan sekitarnya menjadi salah satu pengingat bahwa ancaman bencana dapat berkembang dengan cepat dan berdampak luas.
Kemudian, banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025 kembali memperlihatkan besarnya risiko hidrometeorologi di wilayah ini. Dalam Buletin Info Bencana Desember 2025, BNPB menjelaskan bahwa curah hujan tinggi berkepanjangan, kondisi lingkungan yang semakin rapuh, berkurangnya tutupan hutan di kawasan hulu, serta perubahan penggunaan lahan turut memperparah dampak bencana. Ribuan rumah terdampak, akses jalan terputus, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terganggu.
Peristiwa tersebut semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kesiapan komunikasi kebencanaan, bukan hanya kesiapan infrastruktur dan bantuan darurat. Kita sering menganggap bahwa pemerintah telah menjalankan komunikasi bencana ketika informasi sudah diunggah melalui akun media sosial resmi, disampaikan dalam konferensi pers, atau dipublikasikan melalui situs lembaga. Padahal, publikasi informasi tidak otomatis berarti komunikasi telah berlangsung secara efektif.
Informasi yang diproduksi belum tentu sampai kepada orang yang membutuhkan. Informasi yang sampai belum tentu dipahami. Informasi yang dipahami belum tentu dipercaya. Dan informasi yang dipercaya pun belum tentu menghasilkan tindakan apabila masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan.
Dengan kata lain, ada mata rantai komunikasi yang tidak boleh terputus antara produsen informasi dan penerima pesan. Dalam kajian komunikasi risiko, World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa komunikasi risiko merupakan pertukaran informasi, saran, dan pandangan secara langsung antara pihak yang memiliki pengetahuan atau otoritas dengan masyarakat yang menghadapi ancaman. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi membantu masyarakat mengambil keputusan untuk melindungi diri.
WHO juga menekankan bahwa kepercayaan merupakan fondasi penting komunikasi risiko. Tanpa kepercayaan terhadap sumber informasi, masyarakat cenderung tidak mengikuti anjuran yang diberikan. Artinya, persoalan komunikasi bencana tidak selesai hanya dengan memastikan pemerintah memiliki kanal informasi resmi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kanal tersebut benar-benar menjadi tempat masyarakat mencari informasi ketika mereka merasa terancam?
Mengapa masyarakat lebih tertarik membuka TikTok Live?
Kita perlu memahami karakter media digital hari ini. TikTok bukan sekadar platform hiburan. Ia telah berkembang menjadi ruang pertukaran informasi, pengalaman, dan percakapan publik. Melalui fitur siaran langsung, seseorang dapat memperlihatkan kondisi lapangan secara visual dan memungkinkan orang lain merespons secara langsung.
Ada sesuatu yang tidak selalu ditemukan dalam pengumuman resmi: kedekatan pengalaman. Ketika seorang warga menyiarkan kondisi sungai yang mulai meninggi, penonton tidak hanya membaca keterangan tentang potensi banjir. Mereka melihat air yang bergerak, mendengar suara arus, menyaksikan kondisi cuaca, dan dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Informasi semacam ini terasa dekat dengan realitas yang sedang mereka hadapi.
Sementara itu, informasi resmi pemerintah sering kali disampaikan dalam bentuk laporan situasi, angka kejadian, pernyataan kelembagaan, atau infografik. Format tersebut penting karena memiliki fungsi dokumentasi dan otoritas data. Namun, belum tentu seluruhnya menjawab kebutuhan informasi masyarakat pada tingkat lokal dan dalam waktu yang mendesak. Di sinilah terdapat perbedaan antara informasi yang bersifat institusional dan informasi yang bersifat pengalaman.
Informasi institusional memberikan gambaran berdasarkan pemantauan, pendataan, dan verifikasi lembaga. Sementara itu, informasi berbasis pengalaman memberikan gambaran langsung mengenai apa yang sedang dilihat dan dialami seseorang di lokasi tertentu. Keduanya sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Justru, komunikasi bencana yang baik membutuhkan kemampuan menghubungkan keduanya.
Penelitian Yudarwati, Putranto, dan Delmo (2022) dalam Asian Journal of Communication mengenai penggunaan media sosial pemerintah Indonesia untuk komunikasi risiko bencana menemukan persoalan pada pola komunikasi yang cenderung satu arah atau top-down. Pesan pemerintah lebih banyak menyampaikan informasi mengenai situasi bencana dan aktivitas lembaga, sementara aspek kepercayaan, kredibilitas, ketimpangan akses digital, serta karakter sosial budaya masyarakat masih menjadi tantangan.
Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pendekatan two-step flow of communication, yakni melibatkan aktor-aktor sosial yang memiliki kedekatan dan pengaruh dalam komunitas untuk membantu menyampaikan informasi. Temuan ini relevan untuk membaca fenomena TikTok Live di Sumatera Barat. Masyarakat tidak selalu mencari informasi melalui lembaga yang secara formal memiliki otoritas, tetapi juga melalui orang-orang yang dianggap dekat dengan situasi lapangan.
Namun, kita juga tidak boleh terjebak pada romantisasi informasi warga. Siaran langsung memang menawarkan kesan aktual, tetapi apa yang terlihat di kamera belum tentu menggambarkan keseluruhan kondisi. Seseorang mungkin memperlihatkan sungai yang masih terlihat normal, sementara ancaman justru sedang berkembang di kawasan hulu.
Sebaliknya, video yang memperlihatkan kondisi mengkhawatirkan belum tentu menunjukkan bahwa seluruh wilayah berada dalam bahaya yang sama. Informasi yang terlihat langsung belum tentu merupakan informasi yang terverifikasi. Karena itu, kecepatan dan kedekatan informasi harus tetap berjalan bersama akurasi dan konteks.
Ketika algoritma lebih cepat menarik perhatian daripada informasi resmi
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana algoritma media sosial bekerja dalam membentuk perhatian publik. Konten yang memiliki visual kuat, emosi tinggi, dan interaksi besar berpotensi memperoleh perhatian lebih luas.
Dalam situasi bencana, video air sungai yang meluap, warga yang berteriak meminta pertolongan, atau kondisi jalan yang terputus dapat menarik perhatian dengan cepat. Sebaliknya, informasi resmi yang disusun dengan bahasa administratif dan format yang kurang menarik berpotensi tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Ini bukan berarti informasi resmi tidak penting. Justru, persoalannya terletak pada kemampuan institusi publik menyesuaikan strategi komunikasinya dengan perubahan perilaku masyarakat.
Penelitian yang dipublikasikan dalam Public Relations Review pada 2024 dengan judul Streaming Disasters on TikTok: Examining Social Mediated Crisis Communication, Public Engagement, and Emotional Responses During the 2023 Maui Wildfire menganalisis 526 video TikTok dan 59.950 komentar. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan visual dan penyajian audiovisual memiliki hubungan penting dengan keterlibatan publik dalam mengonsumsi dan membagikan informasi bencana.
Namun, konten yang menarik perhatian juga dapat menjadi pedang bermata dua. Visual yang kuat dapat membantu masyarakat memahami situasi, tetapi juga dapat memperbesar kepanikan apabila tidak disertai konteks dan verifikasi.
Dengan demikian, pemerintah tidak cukup hanya hadir di media sosial. Pemerintah perlu memahami bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi, bagaimana algoritma membentuk perhatian, serta bagaimana pesan kebencanaan dapat dikemas agar mudah ditemukan, dipahami, dan dipercaya.
Kita tidak sedang meminta BPBD menjadi pembuat konten hiburan. Kita sedang mendorong lembaga kebencanaan agar mampu berkomunikasi menggunakan bahasa dan format yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat digital, tanpa mengorbankan ketepatan informasi.
Masalah sesungguhnya: informasi tersedia, tetapi belum tentu menjadi pengetahuan yang menyelamatkan.
Menurut saya, persoalan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius adalah kesenjangan komunikasi atau communication gap. Kesenjangan ini dapat muncul dalam beberapa bentuk.
Pertama, kesenjangan kecepatan. Informasi resmi mungkin membutuhkan proses koordinasi dan verifikasi, sementara laporan warga sudah lebih dahulu beredar melalui media sosial. Dalam situasi darurat, keterlambatan informasi dapat menciptakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh rumor dan spekulasi.
Kedua, kesenjangan relevansi. Informasi pemerintah mungkin sudah menjelaskan kondisi suatu kabupaten atau kota, tetapi masyarakat membutuhkan informasi yang jauh lebih spesifik, seperti kondisi sungai di nagarinya, jalur evakuasi, dan akses menuju fasilitas kesehatan.
Ketiga, kesenjangan kepercayaan. Masyarakat mungkin lebih mudah mempercayai informasi dari seseorang yang mereka kenal, tokoh lokal, atau warga yang sedang berada di lokasi kejadian. Kedekatan sosial terkadang menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan pesan.
Keempat, kesenjangan tindakan. Informasi bisa saja sudah diterima dan dipahami, tetapi tidak disertai arahan yang jelas. Masyarakat mengetahui bahwa hujan berpotensi menimbulkan banjir, tetapi tidak mengetahui kapan harus mengungsi, ke mana harus pergi, dan siapa yang harus dihubungi.
Empat persoalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak cukup dinilai dari jumlah unggahan, jumlah pengikut, atau banyaknya informasi yang disebarkan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut.
Sumatera Barat membutuhkan komunikasi bencana yang mendengar, bukan hanya berbicara
Dalam konteks Sumatera Barat, kita sebenarnya memiliki modal sosial yang cukup kuat. Struktur kehidupan masyarakat nagari memperlihatkan adanya jaringan komunikasi yang melibatkan wali nagari, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, pemuda, relawan, dan berbagai kelompok masyarakat. Jaringan sosial tersebut dapat menjadi kekuatan dalam membangun komunikasi kebencanaan yang lebih partisipatif.
Namun, selama ini kita perlu terus mendorong perubahan cara pandang. Masyarakat jangan hanya ditempatkan sebagai penerima informasi dari pemerintah, tetapi juga sebagai sumber informasi mengenai kondisi nyata di lapangan.
Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai, misalnya, memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal mengenai perubahan kondisi lingkungan. Mereka dapat melaporkan peningkatan debit air, perubahan warna sungai, suara gemuruh dari arah hulu, atau kondisi jalan yang mulai terputus.
Pengetahuan tersebut tidak menggantikan data ilmiah BMKG maupun pemantauan BPBD. Akan tetapi, jika dikelola dan diverifikasi dengan baik, informasi warga dapat menjadi bagian penting dari sistem komunikasi peringatan dini.
Pemerintah perlu membangun mekanisme yang menghubungkan laporan masyarakat dengan informasi resmi. TikTok Live, grup WhatsApp, radio komunitas, pengeras suara masjid, dan komunikasi langsung di tingkat nagari dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem informasi yang saling melengkapi.
Bahkan, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki situs resmi dan Dashboard Satu Data Bencana sebagai sumber informasi kebencanaan terintegrasi. Keberadaan kanal tersebut merupakan modal kelembagaan yang penting. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi di dalamnya hadir secara cepat, mudah ditemukan, mudah dipahami, dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ada beberapa langkah yang menurut saya perlu menjadi perhatian.
Pertama, pemerintah perlu mengembangkan komunikasi dua arah dengan membuka ruang pelaporan warga yang mudah diakses dan memiliki mekanisme tindak lanjut.
Kedua, lembaga kebencanaan perlu memperkuat kehadiran di platform yang memang digunakan masyarakat, termasuk TikTok, bukan hanya untuk menyampaikan pengumuman, tetapi juga menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi secara langsung.
Ketiga, perlu dibangun sistem verifikasi informasi warga. Konten dari masyarakat dapat menjadi petunjuk awal, tetapi informasi mengenai status bahaya, jalur evakuasi, dan tindakan keselamatan harus merujuk pada sumber yang berwenang dan telah diverifikasi.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat peran komunikator lokal. Wali nagari, relawan, tokoh masyarakat, dan komunitas digital dapat menjadi penghubung antara informasi teknis dan bahasa keseharian masyarakat.
Kelima, komunikasi bencana harus memiliki ukuran keberhasilan yang lebih konkret. Bukan hanya berapa banyak informasi yang dipublikasikan, tetapi berapa lama informasi sampai kepada warga, seberapa jauh mereka memahami pesan, apakah mereka mempercayainya, dan apakah informasi tersebut mendorong tindakan perlindungan yang tepat.
Jangan sampai pemerintah hadir dalam informasi, tetapi absen dalam pengalaman masyarakat
Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga persoalan bagaimana manusia memperoleh informasi untuk menghadapi ancaman. Teknologi boleh semakin canggih, akun media sosial pemerintah boleh semakin banyak, dan sistem informasi boleh semakin terintegrasi. Namun, semua itu akan kehilangan maknanya apabila masyarakat masih harus mencari kepastian melalui informasi yang simpang siur.
Saya kira, persoalan komunikasi bencana di Sumatera Barat perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar imbauan agar masyarakat mengikuti akun resmi pemerintah. Kita perlu bertanya mengapa masyarakat mencari informasi di tempat lain, apa yang mereka cari, siapa yang mereka percaya, dan kebutuhan apa yang belum dijawab oleh komunikasi kelembagaan.
Sebab, kepercayaan publik tidak lahir hanya karena sebuah informasi memiliki logo pemerintah atau disampaikan oleh pejabat berwenang. Kepercayaan tumbuh ketika informasi hadir tepat waktu, menjawab kebutuhan, disampaikan secara jujur, mudah dipahami, dan terbukti membantu masyarakat mengambil keputusan.
Jangan sampai pemerintah merasa sudah berkomunikasi karena informasi telah dipublikasikan, sementara masyarakat masih kebingungan menentukan apakah mereka harus bertahan atau menyelamatkan diri.
Dalam situasi bencana, tidak cukup bagi pemerintah untuk menjadi sumber informasi yang resmi. Pemerintah juga harus menjadi sumber informasi yang relevan, dipercaya, dan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kabar bahwa bencana sedang terjadi. Mereka membutuhkan informasi yang membantu mereka memahami bahaya, menentukan langkah, dan menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai.
Baca Juga: Padang Panjang Sabet Dua Penghargaan Kesehatan dari Kemenkes
Sebab, informasi yang baik bukan hanya informasi yang sampai ke layar telepon genggam, tetapi informasi yang sampai ke kesadaran manusia dan menggerakkan mereka untuk menyelamatkan kehidupan. (*)