Gubernur Mahyeldi Minta Pemerintah Pusat Batalkan Pemotongan TKD Rp2,6 Triliun
Written by Harun AR on December 4, 2025
AGAM SippSumbar.com– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan pembatalan rencana pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Sumbar tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp2.628.893.437.000. Usulan ini disampaikan langsung kepada Pemerintah Pusat di tengah upaya berat penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda banyak daerah. Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Sumbar saat ini sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk penanganan bencana.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Salareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Kerusakan Infrastruktur yang Meluas
Gubernur menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi TKD ini akan menjadi penguat utama bagi daerah dalam menjalankan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi di Sumbar akibat bencana hidrometeorologi tercatat cukup berat dan tersebar luas, meliputi 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, dan 317 unit rumah hilang. Selain itu, infrastruktur juga terdampak parah dengan 94 jembatan rusak serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, Mahyeldi menyebut Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang tentu memerlukan anggaran yang sangat besar.
Rincian Pemotongan Anggaran di 20 Wilayah
Pemotongan anggaran TKD 2026 ini berdampak pada 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar. Gubernur Mahyeldi merinci bahwa pemotongan terbesar dialami oleh Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp533,69 miliar dan Kota Padang sebesar Rp371,91 miliar.
Daerah lain yang juga terdampak signifikan termasuk Kabupaten Agam sebesar Rp166 miliar, Kabupaten Solok sebesar Rp144,83 miliar, Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp128,37 miliar, dan Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp127,4 miliar.
Secara keseluruhan, pemotongan ini mencakup semua wilayah di Sumbar, mulai dari Kepulauan Mentawai (Rp108,96 miliar), Sijunjung (Rp57,47 miliar), hingga Dharmasraya (Rp37,97 miliar).
Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk kunjungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat Sumbar. (Mc)
