Gubernur Mahyeldi Minta Dukungan Komisi V DPR RI untuk Percepatan Pemulihan Infrastruktur Vital Terdampak Bencana

PADANG PARIAMAN SippSumbar.com— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan permohonan dukungan kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) guna mempercepat pemulihan infrastruktur vital daerah yang terdampak parah oleh bencana hidrometeorologi. Infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera meliputi jalan, jembatan, saluran irigasi, prasarana air bersih, serta bendungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam rapat bersama Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI yang diselenggarakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI BIM, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (10/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan bahwa dampak bencana terhadap infrastruktur sangat serius, mencakup kerusakan di 16 kabupaten/kota di Sumbar. Berdasarkan pendataan sementara, kerusakan meliputi 154 ruas jalan, 124 jembatan, 73 prasarana air bersih, 23 saluran irigasi, dan 18 bendungan. Ia menekankan bahwa semua prasarana ini perlu segera ditangani agar dapat berfungsi kembali, mengingat adanya keterbatasan anggaran di tingkat daerah. Oleh karena itu, Mahyeldi memohon dukungan dari Komisi V DPR RI.

Gubernur Mahyeldi menambahkan, jika persoalan infrastruktur ini tidak tertangani dengan cepat, dampaknya berpotensi meluas ke sektor sosial, ekonomi, dan ketahanan pangan.

Kondisi ini sangat kritis, apalagi menjelang momentum Idul Fitri yang menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Bencana telah melumpuhkan ekonomi, dengan banyaknya lahan pertanian masyarakat yang rusak, sehingga penanganan harus dipercepat agar aktivitas kembali produktif dan tidak mempengaruhi stok serta harga pangan di pasaran.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan bahwa kunjungan mereka merupakan bentuk perhatian Komisi V terhadap kondisi masyarakat Sumbar. Sebelum rapat, rombongan Komisi V telah meninjau lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan terparah akibat bencana. Tujuannya adalah untuk memastikan persoalan di lapangan, mengetahui upaya yang sudah dan belum dilakukan, serta menentukan prioritas penanganan.

Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menegaskan pentingnya Pemerintah Daerah segera merampungkan pendataan dampak dan kerugian, sembari terus melaksanakan penanganan tanggap darurat. Hal ini krusial agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dimulai. Diana menegaskan bahwa untuk masuk ke tahap tersebut, diperlukan data yang jelas sebagai rujukan, dan data dari Kementerian PU serta daerah akan dicocokkan.

Rapat penting ini juga dihadiri oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran; Bupati Padang Pariaman, John Kenedi Aziz, serta sejumlah instansi terkait lainnya. (*)