Gubernur Mahyeldi Tegaskan Kesiapan Sumbar Gelar Muktamar PBNU Ke-35
Written by Fakhruddin Arrazzi on July 6, 2026
SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap menjadi tuan rumah Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ke-35 apabila ditunjuk sebagai lokasi penyelenggaraan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Survei PBNU di Istana Gubernuran, Padang, Minggu (5/7/2026) malam. Kunjungan itu merupakan bagian dari proses penilaian kesiapan daerah yang masuk dalam kandidat tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap apabila diberi amanah menjadi tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35. Kami akan memberikan dukungan terbaik agar pelaksanaannya berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, Sumatera Barat telah beberapa kali menjadi tuan rumah berbagai agenda berskala nasional. Pengalaman tersebut, ditambah dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, dinilai menjadi modal untuk menyelenggarakan muktamar.
Ia juga menilai penyelenggaraan Muktamar PBNU di Sumatera Barat berpotensi memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai dapat semakin memperkuat citra Sumatera Barat sebagai daerah yang religius dan terbuka.
Tim Survei PBNU yang hadir dalam pertemuan itu terdiri atas KH Ahmad Nadhif, KH Muhyiddin Thohir, Nur Hidayat, dan Najib Azca. Rombongan didampingi jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat, yakni Ahmad Wira dan Tan Gusli.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Survei PBNU menyampaikan bahwa kunjungan dilakukan untuk meninjau secara langsung kesiapan Sumatera Barat sebagai calon tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.
Hasil survei dari sejumlah daerah nantinya akan dilaporkan kepada PBNU sebagai bahan pertimbangan. Adapun penetapan lokasi penyelenggaraan Muktamar PBNU Ke-35 akan diputuskan melalui mekanisme organisasi oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. (fru)
