Sidak SPBU, Mahyeldi Minta Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Diperketat

SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi diperketat setelah menemukan indikasi transaksi tidak wajar saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Kamis (25/6/2026).

Sidak dilakukan bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat Helmi Heriyanto untuk memastikan distribusi solar subsidi berjalan sesuai ketentuan di tengah masih terjadinya antrean di sejumlah wilayah.

“Hari ini kita sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di SPBU. Antrean yang masih terjadi harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Mahyeldi.

Dalam sidak tersebut, Mahyeldi mengatakan masih ditemukan indikasi transaksi yang tidak wajar. Beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang sama terpantau melakukan pengisian berulang dengan pola transaksi yang relatif seragam setiap hari.

Menurut Mahyeldi, pola transaksi tersebut seharusnya dapat dideteksi melalui sistem pemantauan yang dimiliki Pertamina. Karena itu, ia meminta analisis data transaksi diperketat untuk mengidentifikasi dugaan penyalahgunaan sejak dini.

“Kalau ada pola transaksi yang tidak wajar, tentu harus segera ditelusuri. Sistem yang ada harus dimanfaatkan secara optimal agar subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.

Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), termasuk membentuk dan mengaktifkan satuan tugas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Menurut dia, pengawasan distribusi BBM subsidi memerlukan sinergi antara Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Heriyanto mengatakan pihaknya juga menemukan indikasi transaksi anomali di salah satu SPBU yang menjadi lokasi sidak.

Baca Juga: Tinjau TC, Gubernur Yakin Kafilah MTQ Korpri Sumbar Kembali Berprestasi

Ia meminta Pertamina dan Hiswana Migas melakukan evaluasi transaksi harian secara rutin agar dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Helmi juga mengapresiasi salah satu SPBU di Kabupaten Solok yang telah menerapkan pengawasan internal terhadap kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran BBM subsidi. (fru)