KUA-PPAS 2027 Diserahkan ke DPRD, Gubernur Mahyeldi Fokus Percepat Transformasi Ekonomi

SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumatera Barat. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan fiskal yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan.

Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat di Padang, Senin (6/7/2026).

Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih menghadapi tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat 3,37 persen, turun dibandingkan 4,36 persen pada tahun sebelumnya.

Menurut Mahyeldi, perlambatan tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global dan nasional serta dampak bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas masyarakat.

“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas masyarakat,” kata Mahyeldi.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator sosial menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,52 persen, Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27.

Mahyeldi mengatakan tema pembangunan Sumatera Barat pada 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Tema tersebut diwujudkan melalui penguatan ekonomi berbasis nagari dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan layanan dasar, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Ia menegaskan penyusunan anggaran tetap mengacu pada prinsip money follows program, sehingga belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), dan optimalisasi aset daerah. Sementara belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan pariwisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD Sumatera Barat 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Siapkan Rp20 Miliar untuk Perbaikan Jalan Manggopoh–Padang Luar

Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (fru)