Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui, Mahyeldi: Rekomendasi DPRD Jadi Bahan Evaluasi

SippSumbar.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar, Senin (20/7/2026).

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Seluruh catatan, saran, dan masukan yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan,” kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, pembahasan Ranperda berlangsung secara dinamis dengan tetap mengedepankan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai persetujuan Ranperda tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Mahyeldi juga mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan hingga Ranperda dapat disepakati bersama.

Sesuai ketentuan, Ranperda yang telah disetujui akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lambat tiga hari setelah penandatanganan nota persetujuan bersama.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan rapat paripurna telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan secara sah. DPRD juga menilai pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 berjalan cukup baik dengan realisasi pendapatan mencapai 99,03 persen dan realisasi belanja sebesar 94,59 persen.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Baca Juga: Dana TKD Rp534 Miliar Siap Digunakan, Sumbar Percepat Rehabilitasi Pascabencana

Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (fru)