Gubernur Mahyeldi Dorong Penanganan Karhutla Terpadu, Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan

SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mendorong pemerintah provinsi tetangga memperkuat koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kondisi kabut asap yang memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah Sumbar.

Mahyeldi mengatakan penanganan karhutla secara bersama dan terpadu perlu diperkuat untuk mengantisipasi dampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Terlebih, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kota Padang yang dilaporkan mencapai sekitar 600 kasus.

“Kita berharap koordinasi dan sinergi antarpihak terkait terus diperkuat dalam penanganan karhutla. Ini penting agar dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat dapat kita minimalisir,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (4/9/2026).

Menurut Mahyeldi, kondisi kualitas udara perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat pun diimbau meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara dipengaruhi kabut asap.

“Untuk masyarakat, kita imbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar, gunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan,” katanya.

Mahyeldi juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah maupun lahan. Hal itu penting untuk mencegah munculnya sumber asap baru yang dapat memperburuk kualitas udara.

“Kita mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan tidak melakukan pembakaran lahan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan kualitas udara Sumatera Barat agar tetap sehat dan nyaman,” tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar Kuartini Deti Putri mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pada 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, terdapat 19 titik hotspot di wilayah Sumbar.

Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak lima titik, Lima Puluh Kota satu titik, Pasaman tiga titik, Pesisir Selatan lima titik, dan Sijunjung lima titik.

“Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 19 titik hotspot yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Sijunjung,” jelas Deti.

Selain di Sumbar, titik hotspot dalam jumlah cukup signifikan juga terpantau di sejumlah provinsi tetangga. Kondisi tersebut berpotensi menjadi sumber asap yang turut memengaruhi kualitas udara di Sumbar.

Berdasarkan data SIPONGI untuk periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, tercatat 301 titik hotspot di Jambi, 229 titik di Riau, 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara, dan 2.422 titik di Sumatera Selatan.

Keberadaan hotspot di wilayah sekitar perlu diwaspadai karena asap kebakaran hutan dan lahan dapat terbawa angin menuju wilayah lain, termasuk Sumbar. Namun, pengaruhnya terhadap kualitas udara bergantung pada kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer.

Hasil pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) Padang Pasir di kawasan Kantor Gubernur Sumbar menunjukkan PM2,5 menjadi parameter dominan. Konsentrasi rata-rata PM2,5 tercatat 19,88 mikrogram per meter kubik (µg/m³), dengan konsentrasi maksimum 21,71 µg/m³.

“Untuk indikatif ISPU PM2,5 berada pada rentang 55,9–58,4 atau masih dalam kategori sedang,” terang Deti.

Ia mengimbau masyarakat tetap mengikuti perkembangan informasi kualitas udara melalui kanal resmi pemerintah dan meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi perubahan kondisi udara.

Baca Juga: Gubernur Mahyeldi Bertemu Danantara, Buka Peluang Investasi Proyek Strategis Sumbar

Masyarakat juga diminta turut menjaga kualitas udara dengan menghindari aktivitas pembakaran terbuka, baik pembakaran sampah maupun lahan. (fru)