Wamendagri Soroti Potensi Dana Perantau Minang Rp20 Triliun untuk Dorong Ekonomi Sumbar

SippSumbar.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Dana tersebut dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Bima, potensi dana perantau perlu diarahkan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bima mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang mempertemukan seluruh kepala daerah untuk merumuskan strategi percepatan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Ia menilai, Sumbar memiliki modal ekonomi yang besar untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi tersebut harus dikelola melalui strategi yang tepat, termasuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor tanpa hanya bergantung pada belanja pemerintah.

“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 8 persen pada 2029. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan ekonomi daerah setelah bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.

Mahyeldi menjelaskan, ekonomi Sumbar tumbuh 3,37 persen sepanjang 2025. Namun, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun. Sementara itu, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp21,45 triliun.

Dampak bencana cukup besar karena enam daerah terdampak tersebut menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.

Meski demikian, perekonomian Sumbar mulai menunjukkan tanda pemulihan. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,02 persen, kemudian mencapai 4,54 persen pada triwulan II. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 tercatat sebesar 4,77 persen.

Menurut Mahyeldi, momentum pemulihan tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan masing-masing daerah.

Langkah itu mencakup penetapan lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga dukungan lintas pemerintahan.

Mahyeldi berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, serta mempererat keterhubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.

Dalam rapat yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurut Sonny, besarnya jumlah UMKM perlu diikuti dengan keterhubungan terhadap industri berskala besar. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dapat masuk dalam rantai pasok industri dan turut menikmati pertumbuhan ekonomi.

Ia mencontohkan Jepang yang mampu mempertahankan keterlibatan UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen.

Pendekatan tersebut, menurutnya, dapat menjadi pembelajaran bagi daerah dalam mengembangkan sektor unggulan dengan memperkuat hubungan antarpelaku usaha.

Sonny juga menyoroti pentingnya ketersediaan data ekonomi yang akurat untuk menentukan kebijakan pembangunan. Salah satunya melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dapat membantu mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Gubernur Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Penggerak Ekonomi Syariah di Sumbar

Ia meminta BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan kepala daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi. (fru)