Gubernur Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Penggerak Ekonomi Syariah di Sumbar
Written by Fakhruddin Arrazzi on October 28, 2026
SippSumbar.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mendorong pesantren mengembangkan usaha produktif berbasis ekonomi syariah dan pariwisata halal. Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian pesantren sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Menurut Mahyeldi, pengembangan ekonomi syariah perlu menjadi bagian dari penerapan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sumbar, terutama falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, potensi pesantren perlu didukung melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi produktif.
“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,” ujar Mahyeldi saat menghadiri seminar dan pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (27/10/2026).
Ia menambahkan, falsafah ABS-SBK yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu landasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Mahyeldi berharap nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Seminar yang mengusung tema “Dari Aset Pesantren Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Pariwisata Halal Berkelas Internasional” tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat peran IAEI dalam menghasilkan gagasan dan rekomendasi bagi pengembangan ekonomi syariah.
Mahyeldi berharap kepengurusan baru IAEI Sumbar mampu memperluas kontribusi organisasi, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak tokoh ekonomi syariah yang berkiprah di tingkat nasional maupun internasional.
Sementara itu, Ketua DPW IAEI Sumbar Prof. Ahmad Wira mengatakan, kepengurusan baru memiliki tugas mengonsolidasikan kembali organisasi yang sempat mengalami kevakuman. Menurut dia, IAEI perlu memperkuat perannya sebagai wadah pemikiran, penelitian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah serta pemangku kepentingan.
Ahmad Wira juga menekankan pentingnya koordinasi antara IAEI, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selain itu, enam komisariat IAEI di sejumlah perguruan tinggi di Sumbar diharapkan lebih aktif mengembangkan penelitian, membangun kader, dan menerapkan gagasan ekonomi syariah di lingkungan kampus maupun masyarakat.
Dalam pengembangan ekonomi pesantren, usaha produktif dinilai menjadi salah satu peluang untuk memperkuat kemandirian lembaga. Melalui pendampingan usaha, inovasi produk, peningkatan kapasitas pengelola, dan perluasan akses pemasaran, aset pesantren dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Andy Setyo Biwado menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata ramah Muslim untuk meningkatkan daya saing daerah. Menurut dia, persaingan antardaerah dalam menarik wisatawan menuntut Sumbar terus meningkatkan kualitas program, fasilitas, dan layanan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus memperluas dampak ekonomi sektor pariwisata.
Pengembangan ekonomi syariah melalui pesantren dan pariwisata halal membutuhkan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan berkelanjutan. Melalui kepengurusan baru IAEI Sumbar, kolaborasi pemerintah, akademisi, pesantren, lembaga keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat menghasilkan program konkret untuk memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (fru)
