Sumbar Mulai Jadi Daerah Produksi Narkoba, Vasko Minta Kepala Daerah Waspada
Written by Fakhruddin Arrazzi on November 20, 2026
SippSumbar.com — Ancaman peredaran narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) semakin mengkhawatirkan. Daerah yang sebelumnya dikenal sebagai jalur perlintasan narkoba kini mulai mengarah menjadi wilayah produksi.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat komitmen serta mengambil langkah konkret dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut mengangkat tema “Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat”.
Vasko mengatakan, persoalan narkoba tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Seluruh kepala daerah harus terlibat langsung bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat.
Menurut dia, diperlukan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemberantasan, hingga penanganan penyalahgunaan narkoba.
“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Vasko.
Ia berharap seluruh kepala daerah memanfaatkan forum koordinasi tersebut untuk menyampaikan gagasan sekaligus merumuskan solusi yang dapat segera diterapkan di daerah masing-masing.
“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.
85.666 Anak Muda Diperkirakan Terpapar Narkoba
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Sumbar Toton Rasyid mengungkapkan, berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, jumlah penduduk Sumbar berusia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang.
Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama untuk melindungi kelompok usia muda.
Toton menjelaskan, salah satu kendala penanganan narkoba di Sumbar adalah masih terbatasnya jangkauan layanan BNN. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh.
BNNP Sumbar juga tengah memproses rencana pembentukan layanan di empat daerah lainnya, yaitu Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
Selain keterbatasan layanan, fasilitas rehabilitasi juga masih menjadi persoalan. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan.
Karena itu, BNNP Sumbar meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.
Edukasi Antinarkoba Didorong Masuk Kurikulum Sekolah
Selain memperkuat layanan rehabilitasi, BNNP Sumbar mendorong pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui integrasi materi antinarkoba dalam dunia pendidikan.
Program tersebut mulai diterapkan di tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan. Ke depan, materi antinarkoba direncanakan diperluas ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk jenjang SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil peran dengan memasukkan edukasi antinarkoba ke dalam kegiatan pembelajaran pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangan masing-masing.
Di lingkungan masyarakat, BNNP Sumbar mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian.
Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan hingga ke lingkungan masyarakat.
Toton menambahkan, berdasarkan pemetaan BNNP Sumbar, terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar. Dari jumlah tersebut, sembilan kawasan masuk kategori bahaya.
Untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan perlu diperkuat, terutama dengan melibatkan generasi muda.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha agar masyarakat, khususnya anak muda, memiliki aktivitas produktif sehingga tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Baca Juga: HKN ke-62, Pemprov Sumbar Tekankan Pentingnya Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemprov Sumbar berharap upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba dapat berjalan lebih terpadu hingga tingkat kabupaten, kota, dan nagari. (fru)