UU Perampasan Aset, Hasil Korupsi hingga Investasi Bodong Bisa Dikejar
Written by Fakhruddin Arrazzi on November 20, 2026
SippSumbar.com — Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pemberantasan kejahatan. Melalui aturan ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dirampas negara sekaligus dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban.
Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mengatakan, selama ini terdapat sejumlah kondisi yang membuat aset hasil kejahatan tidak dapat dirampas. Misalnya, ketika terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau terdapat keadaan hukum tertentu yang menyebabkan proses pidana tidak dapat dilanjutkan.
“Yang pasti, tindak pidana korupsi itu selama ini kalau misalnya terdakwa meninggal dunia, atau melarikan diri, itu kan tidak bisa kita rampas hasilnya. Dengan undang-undang yang baru ini, insyaallah tidak ada lagi hasil tindak pidana yang tidak bisa kita rampas,” ujar Benny seperti dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, salah satu substansi penting UU Perampasan Aset adalah memastikan hasil tindak pidana tidak lagi dapat dinikmati pelaku maupun pihak lain.
“Artinya tidak ada hasil tindak pidana itu yang bisa dinikmati oleh pihak-pihak lain. Semua bisa kita kejar,” tegasnya.
Selain memperkuat pemberantasan korupsi, Benny mengatakan UU Perampasan Aset juga mengakomodasi perlindungan bagi korban penipuan dan investasi bodong.
Ia menyoroti praktik selama ini, ketika aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas umumnya menjadi milik negara, sementara masyarakat yang menjadi korban justru tidak mendapatkan pengembalian kerugian secara langsung.
Menurut Benny, persoalan tersebut beberapa kali menjadi laporan pengaduan yang diterima Komisi III DPR RI.
“Nah itu juga. Kita beberapa kali mendapat laporan pengaduan di Komisi III. Banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat secara luas. Selama ini asetnya dirampas untuk negara, padahal yang dirugikan masyarakat. Ke depan kita harapkan bisa langsung dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan. Itu juga masuk dalam undang-undang ini,” jelasnya.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar kepada korban. Dengan demikian, aset hasil kejahatan tidak hanya dirampas, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian masyarakat.
Benny juga menilai pengelolaan aset hasil rampasan harus dilakukan secara profesional melalui lembaga independen yang memiliki kapasitas dan kompetensi memadai.
Menurut dia, pengelolaan tersebut membutuhkan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu agar aset bernilai besar dapat dikelola secara optimal, termasuk dalam proses pengembaliannya kepada pihak yang berhak.
“Pengelolaan aset harus dilakukan oleh lembaga independen yang terukur, dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga aset-aset yang nilainya besar itu dapat terkelola dengan baik, termasuk pengembaliannya dan lain sebagainya,” katanya.
Terkait kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, Benny memastikan UU Perampasan Aset telah mengatur sejumlah batasan hukum.
Ia menegaskan, perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus memenuhi unsur tindak pidana dan mengikuti mekanisme hukum yang telah ditentukan.
“Sebenarnya kita sudah mengantisipasi dengan berbagai regulasi. Yang pasti harus ada tindak pidananya, kemudian mekanismenya juga ada hukum acaranya sendiri. Tidak bisa sembarangan,” ujarnya.
Benny berharap pemerintah segera menyiapkan aturan pelaksana setelah UU Perampasan Aset disahkan. Aturan tersebut diperlukan agar implementasi undang-undang berjalan efektif, termasuk pembentukan lembaga pengelola aset hasil rampasan.
Baca Juga: Gubernur Mahyeldi Ingatkan DPRD, Pokir Harus Sesuai Kewenangan Provinsi
“Mudah-mudahan aparat penegak hukum bisa segera beradaptasi dengan undang-undang baru ini. Termasuk kalau perlu PP dan aturan pendukung lainnya, karena terkait lembaga pengelola aset ini kan belum ada. Itu perlu segera diterbitkan pemerintah supaya bisa diaplikasikan di lapangan,” pungkasnya. (fru)