Sekdaprov Sumbar Tekankan Sinkronisasi Lintas Daerah untuk Infrastruktur 2027

Padang, SippSumbar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, menekankan pentingnya sinkronisasi lintas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027.

Hal itu disampaikannya saat memberikan Arahan dalam Forum Perangkat Daerah Urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar di Bukittinggi, Selasa (21/4/2026).

Dalam arahannya, Arry menegaskan forum perangkat daerah harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menjamin keterpaduan perencanaan antartingkat pemerintahan.

“Forum ini harus menjadi ajang untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan, agar pembangunan bidang ke-PU-an tahun 2027 di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Arry.

Ia menambahkan, luasnya kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar, termasuk pengelolaan sekitar 1.600 kilometer ruas jalan provinsi, menuntut kolaborasi yang kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan sendiri. Sinergi provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” ujarnya.

Arry juga mendorong seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang responsif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, serta memastikan setiap usulan program memiliki kejelasan arah dan dampak.

“Silakan sampaikan usulan yang bisa kita koordinasikan bersama untuk pelaksanaan tahun 2027, karena kehadiran pemerintah adalah untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap sektor pekerjaan umum, sehingga setiap program harus dijalankan sesuai ketentuan serta dikawal dengan komunikasi yang baik.

Selain itu, pengalaman bencana hidrometeorologi sebelumnya menjadi pengingat pentingnya koordinasi yang solid dan terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades, menyampaikan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas program meliputi rehabilitasi keagamaan sekolah, penyediaan sanitasi dan sekolah rakyat, swasembada udara dan pangan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, penguatan infrastruktur logistik, pengelolaan sampah, serta penyediaan pasokan udara berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan mampu menjawab tantangan sekaligus mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Baca Juga:  Gubernur Mahyeldi Resmi Buka Pacu Kuda Padang Pariaman 2026, Angkat Pariwisata dan UMKM Lokal

“Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program antarperangkat daerah sekaligus memberikan masukan dari para pemangku kepentingan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah,” kata Armizoprades. (fru)