Wapres Gibran Tinjau Banjir Bandang Solok, Minta Penanganan dan Pemulihan Dipercepat

SippSumbar.com — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.

Gibran meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan cepat.

Ia meminta kebutuhan prioritas masyarakat dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar, pencarian korban yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, hingga perlindungan kelompok rentan.

Gibran juga meminta pemerintah daerah mendata masyarakat terdampak yang memiliki cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pendataan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan sehingga beban ekonomi warga tidak semakin berat.

“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.

Selain kebutuhan dasar, Gibran menekankan percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar, khususnya padi dan bawang.

Karena itu, pemulihan lahan pertanian perlu menjadi bagian dari penanganan pascabencana agar aktivitas produksi masyarakat dapat kembali berjalan.

Gibran juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama administrasi kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana.

Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam pendistribusian bantuan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Gibran menekankan pentingnya ketersediaan air bersih guna mencegah munculnya penyakit pascabencana.

Sementara itu, untuk mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah didorong mempercepat langkah mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.

Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.

Dalam pembangunan hunian tetap, Gibran mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana. Namun, lokasi tersebut tetap perlu mempertimbangkan kedekatannya dengan tempat tinggal sebelumnya dan sumber mata pencaharian masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi tanpa meningkatkan risiko terdampak bencana serupa.

“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Hal itu penting mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.

“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.

Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang maupun material lainnya.

Langkah tersebut akan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, dan komunitas pencinta alam.

Pemprov Sumbar juga memperoleh dukungan BNPB berupa peralatan, termasuk chainsaw, untuk mendukung proses pembersihan di lapangan.

Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana tersebut.

Untuk satu warga yang masih dalam pencarian, operasi pencarian terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.

BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus bagi pengungsi.

Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan selama tiga bulan.

Sementara itu, bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.

Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9/2026) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian.

Selain itu, satu orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak dan sebagian mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga masing-masing serta sejumlah lokasi pengungsian.

Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur, antara lain enam gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga.

Total kerugian sementara yang ditaksir pemerintah daerah mencapai sekitar Rp300 miliar.

Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.

Penanganan difokuskan pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai, dan fasilitas pemerintahan, pendistribusian logistik, pelayanan warga yang terluka, serta koordinasi lintas pemerintahan.

Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan, dan kendaraan dinas.

Baca Juga: Gubernur Mahyeldi Bertemu Danantara, Buka Peluang Investasi Proyek Strategis Sumbar

Total kebutuhan anggaran untuk rencana pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar. (fru)