Implementasi Dana TKD Pulihkan Akses Tanah Datar-Sijunjung, Aktivitas Ekonomi Warga Kembali Normal

SippSumbar.com – Pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan penanganan pascabencana mulai menunjukkan hasil. Setelah terputus selama sekitar satu setengah bulan akibat banjir bandang, akses Jalan Sitangkai–Tanjung Ampalu yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung kini kembali dapat dilalui.

Pemulihan akses dilakukan melalui pembangunan Jembatan Bailey oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar. Jembatan tersebut mulai difungsikan sejak 9 Juli 2026 sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang kembali berjalan.

Sebelumnya, jembatan penghubung di kawasan itu putus diterjang banjir bandang pada 20 Mei 2026. Akibatnya, masyarakat kehilangan jalur utama penghubung antara Tanah Datar dan Sijunjung.

Selama akses terputus, warga harus memutar melalui jalur Kumani–Tanjung Bonai Aua–Koto Panjang–Tigo Jangko–Pangian Lintau dengan tambahan jarak sekitar 19 hingga 20 kilometer. Waktu tempuh yang semula hanya beberapa menit bertambah menjadi sekitar satu jam.

Kondisi tersebut berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Pelajar dan mahasiswa asal Sijunjung yang bersekolah maupun kuliah di Tanah Datar harus menempuh perjalanan lebih jauh dengan biaya transportasi yang meningkat.

Distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta kebutuhan pokok masyarakat juga terganggu. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga jasa angkutan mengalami penurunan pendapatan karena jalur logistik terhambat.

Kini, aktivitas di jalur tersebut kembali menggeliat. Bus penumpang, truk ekspedisi, kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan, mobil pikap, hingga sepeda motor kembali melintasi Jembatan Bailey. Pelajar juga kembali menggunakan jalur itu untuk berangkat dan pulang sekolah.

Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumbar Mitra Hengki mengatakan, pembangunan Jembatan Bailey merupakan bagian dari percepatan pemanfaatan dana TKD untuk penanganan dampak bencana sesuai arahan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.

“Total anggaran pembangunan Jembatan Bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. Ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pemanfaatan dana TKD dalam penanganan bencana sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secepat mungkin,” kata Mitra.

Ia menjelaskan, Jembatan Bailey yang dibangun memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter serta mampu menahan beban kendaraan hingga 15–20 ton.

Menurut Mitra, pembangunan pondasi tapak atau abutment menjadi pekerjaan yang paling memakan waktu. Pekerjaan tersebut dilakukan secara swakelola dengan anggaran sekitar Rp800 juta, sedangkan pengadaan konstruksi Jembatan Bailey menelan biaya sekitar Rp4,1 miliar.

“Perakitan jembatan dimulai pada 6 Juli dan tiga hari kemudian, tepatnya 9 Juli, sudah dapat dilalui masyarakat. Pekerjaan yang paling lama memang pembangunan tapak jembatan dan ditargetkan selesai seluruhnya pada awal Agustus,” ujarnya.

Mitra menambahkan, Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi sementara untuk memulihkan konektivitas sambil menunggu pembangunan jembatan permanen yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar.

“Meski bersifat sementara, Jembatan Bailey memiliki daya tahan yang cukup lama dan dapat digunakan bertahun-tahun dengan kapasitas beban hingga 15 sampai 20 ton,” ujarnya.

Menurut dia, percepatan pembangunan jembatan menjadi bukti komitmen Pemprov Sumbar dalam merespons kebutuhan masyarakat pascabencana.

“Ini membuktikan bahwa Pemprov Sumbar selalu hadir dan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Wali Nagari Taluk Pendi Aswil mengatakan putusnya jembatan membuat masyarakat di wilayahnya terisolasi selama sekitar satu setengah bulan.

Ia menyebut mayoritas warga menggantungkan perekonomian pada sektor perkebunan karet dan peternakan ayam petelur. Selama akses terputus, distribusi hasil produksi menjadi terkendala.

“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat praktis lumpuh. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena aktivitas ekonomi berhenti. Sekarang setelah Jembatan Bailey dibuka, usaha masyarakat mulai berjalan kembali dan ekonomi kembali bergerak,” ujar Pendi.

Ucapan syukur juga disampaikan Rela Islamiah (26), pemilik warung di sekitar lokasi jembatan. Ia mengaku kembali memperoleh penghasilan setelah arus lalu lintas kembali normal.

“Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan kami. Kami sangat berterima kasih karena jembatan ini membuat masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” katanya.

Baca Juga: Gubernur Mahyeldi Minta Seluruh OPD di Sumbar Hadirkan Inovasi Pelayanan Publik

Hal serupa disampaikan pemilik Rumah Makan Elok Basamo, It (60). Menurut dia, sejak Jembatan Bailey difungsikan, rumah makannya kembali ramai didatangi pelanggan.

“Kami sudah buka lagi sejak jembatan beroperasi. Sopir-sopir truk yang dulu biasa singgah kini mulai kembali datang. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena akses ini bisa cepat dibuka kembali. Masyarakat sangat terbantu karena sekarang bisa kembali menjalankan usaha,” tuturnya. (fru)