Mentawai Diusulkan Jadi Kawasan Tambak Udang Terintegrasi Senilai Rp7,2 Triliun

SippSumbar.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan pengembangan kawasan tambak udang vaname terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri KKP. Kawasan yang diusulkan dinilai memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang skala industri.

Sebagai tindak lanjut, Menteri KKP menginstruksikan jajarannya melakukan survei lapangan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan usulan tersebut disampaikan untuk menjemput peluang investasi strategis KKP yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,2 triliun.

Investasi itu mencakup pengembangan kawasan seluas lebih dari 2.000 hektare dengan potensi produksi mencapai 52.000 hingga 52.800 ton udang per tahun.

“Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” kata Mahyeldi seusai bertemu Menteri KKP di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut Mahyeldi, Menteri KKP menilai lokasi yang diusulkan memiliki kondisi topografi dan karakteristik perairan yang sesuai untuk budidaya udang vaname.

Sebagai tindak lanjut, Menteri KKP memerintahkan Direktur Budi Daya Air Payau melakukan survei ke Mentawai.

Survei tersebut akan mencakup aspek teknis, lingkungan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

“Ini menjadi momentum bagi kita untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” ujarnya.

Lokasi yang diusulkan berada di Pulau Pagai Selatan dengan luas sekitar 2.150 hingga 2.470 hektare.

Berdasarkan kajian Pra-Amdal yang dilakukan LPPM Universitas Andalas, kawasan Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak untuk pengembangan tambak udang vaname.

Kawasan tersebut memiliki bentang pantai yang luas, topografi relatif landai, serta karakteristik perairan yang dinilai mendukung kegiatan budidaya.

Mahyeldi mengatakan proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah kepulauan.

Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, kawasan tersebut diproyeksikan dapat menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.

“Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak. Ada lapangan kerja yang terbuka, ekonomi lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat. Harapan kita, ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, dan masyarakat Mentawai semakin sejahtera,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon mengatakan rencana pengembangan ISF juga mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat setempat.

Bupati Mentawai bersama jajarannya telah turun ke lokasi untuk berkomunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat.

Menurut Syefdinon, komunikasi dengan masyarakat diperlukan agar proses pengembangan kawasan berjalan secara partisipatif.

“Pendekatan sosial menjadi kunci. Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penonton,” ujar Syefdinon.

Ia menjelaskan, ISF Mentawai akan menggunakan konsep eco-efficiency dan zero waste. Sistem tersebut dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Rangkaian sistem mencakup intake air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pengembangan tambak juga diarahkan menerapkan prinsip good aquaculture practices.

Sebagai tindak lanjut, DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP, dan pemangku kepentingan terkait.

“Target kita dalam 2-3 bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027,” kata Syefdinon.

Dalam pertemuan dengan Menteri KKP, Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, antara lain Prof. Dr. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail, Syefdinon, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Noli Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Sumbar Fuzan Zainon.

Baca Juga: Kredit Bank di Sumbar Tembus Rp77,7 Triliun, Penyaluran ke UMKM Turun

Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hadir Bupati Rinto Wardana, Ketua DPRD Ibrani Sababalat, Wakil Ketua I Juni Arman, Wakil Ketua II Bruno Guimek Sagalak, Kepala Baperinda Desti Seminora, Kepala BPKAD Rinaldi, serta Kepala Dinas Perikanan Zakirman. (fru)