Pemko Padang Tawarkan Dua Opsi Relokasi Warga Terdampak Banjir

SippSumbar.com – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menyiapkan dua opsi hunian tetap (huntap) bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana dan terdampak banjir.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah warga kembali tinggal di lokasi yang memiliki risiko bencana berulang setelah banjir menerjang Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, pada 3 Agustus 2026.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, dua skema relokasi permanen telah disiapkan pemerintah untuk warga yang membutuhkan tempat tinggal lebih aman.

Hal itu disampaikan Fadly saat menyalurkan bantuan kepada warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026).

Permukiman tersebut dihuni sekitar 40 kepala keluarga atau 30 rumah. Kawasan itu dinilai memiliki risiko bencana berulang sehingga relokasi menjadi salah satu opsi penanganan.

Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu Adenan Syahputra Antoni mengatakan warga berharap pemerintah segera menyediakan tempat tinggal yang lebih aman.

“Kami dari masyarakat RT 02 RW 06 meminta agar disegerakan dipindahkan ke tempat yang layak atau lebih tinggi. Di sini kami merasa sudah tidak nyaman,” ujar Adenan dikutip dari laman Infopublik.

Menanggapi permintaan tersebut, Fadly mengatakan opsi pertama berupa pembangunan Huntap Mandiri bagi warga yang memiliki lahan pribadi atau tanah ulayat yang dapat digunakan sebagai lokasi hunian.

Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan rumah tersebut dengan mengusulkan dukungan anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara warga yang tidak memiliki lahan dapat ditempatkan di huntap milik pemerintah yang telah tersedia di tiga kawasan, yakni Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.

“Saya bersyukur mendengarkan warga di sini punya alternatif tanah, sehingga kita mintakan BNPB untuk membangunnya. Siapa pun masyarakat yang terdampak dan merasa daerahnya rawan, bisa kita relokasi,” kata Fadly.

Menurut Fadly, keselamatan warga menjadi pertimbangan utama dalam penanganan permukiman di kawasan rawan bencana.

“Kalau ada tanahnya kita bangunkan rumah, kalau tidak ada kita tempatkan di tiga lokasi huntap pemerintah. Jangan paksakan tinggal di area rawan,” ujarnya.

Selain menyiapkan relokasi, Pemko Padang bersama pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir.

Bantuan dari APBD Kota Padang sebesar Rp2 juta diberikan untuk setiap rumah dengan total anggaran mencapai Rp540 juta.

Sementara itu, BNPB dan Wakil Presiden turut menyalurkan bantuan logistik berupa sembako, *hygiene kit*, perlengkapan bayi, kasur lipat, dan peralatan kebersihan.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Fadly kepada warga terdampak saat mengunjungi Lapau Munggu.

Penanganan pascabanjir kini diarahkan tidak hanya pada pemulihan, tetapi juga pengurangan risiko bencana. Salah satunya melalui penyediaan huntap bagi warga yang tinggal di kawasan rawan.

Baca Juga: Kredit Bank di Sumbar Tembus Rp77,7 Triliun, Penyaluran ke UMKM Turun

Pemko Padang menilai relokasi bukan sekadar memindahkan tempat tinggal warga. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak sekaligus mengurangi risiko korban dan kerugian jika bencana kembali terjadi. (fru)